Essay Cari solusi terbaik, pemerintah masih berunding dengan Freeport

 Ini adalah contoh essay buatan saya dalam rangka latihan buat ujian essay LPDP

Freeport adalah perusahaan emas terbesar di dunia asal Amerika, mereka punya cabang perusahaan di Indonesia yang berada di Mimika, Papua. Sampai saat ini, perusahaan asing yang satu ini menjadi salah satu pusat kontroversi, khususnya bagi rakyat Indonesia. Pasalnya keuntungan yang didapat Freeport sangat besar mengingat banyaknya emas, tembaga, perak, bahkan uranium yang ditemukan di sekitar Papua. Sementara rakyat Indonesia seakan tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan dari keuntungan perusahaan ini.

Freeport akan mengakhiri masa kontraknya pada 2021 namun, sejak tahun 2015 PT Freeport telah berusaha mengajukan perpanjangan kontrak. Permintaan itu dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan kepastian investasi tambang bawah tanah dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di wilayah PT. Petrokimia Gresik, Jawa Timur, namun Hingga 2017 permintaan perpanjangan kontrak belum diberikan.

Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan pihak indonesia jika PT Freeport masih ingin beroperasi di indonesia yaitu, perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), divestasi 51% saham PT Freeport, dan pembangunan smelter di Papua harus selesai dalam waktu 5 tahun. Tuntutan-tuntutan ini dirasa berat oleh pihak PT Freeport dikarenakan jika PT Freeport berubah menjadi UPTK maka PT Freeport akan dibawah naungan indonesia. Seperti yang kita ketahui kontrak karya yang dimiliki PT Freeport merupakan tameng terbesarnya dalam beroperasi di indonesia. Status perjanjian kontrak karya adalah “kontrak” dan IUPK ialah “izin”. Dalam KK, PT Freeport dan pemerintah indonesia adalah 2 pihak yang berkontrak sehingga memiliki kedudukan yang sejajar. Sedangkan UIPK, negara indonesia adalah pemberi izin yang berada diatas perusahaan pemegang izin. Perusahaan di bawah IUPK harus mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak dapat berubah seketika ada perubahan peraturan inilah yang menjadi kecamuk dalam PT Freeport kerana mereka ingin besaran pajak yang stabil seperti dalam KK, tidak berubah hingga masa kontrak habis.  PT Freeport juga keberatan jika harus melepas sahammnya hingga 51%, itu artinya PT Freeport bukan pemegang saham mayoritas sehingga kendali perusahaan akan jatuh pada pemerintahan indonesia. Untuk pembangunan smelter berupa alat yang digunakan untuk pemurnian mineral juga kurang didukung oleh PT Freeport karena untuk membangun smelter membutuhkan dana yang tidak sedikit. Perusahaan harus mengeluarkan dana ekstra untuk membangun smelter dan berbagai alat pendukungnya sehingga sulit untuk merealisasikan dalam 5 tahun. Sejak 17 februari 2017 hingga 120 hari kedepan, pemerintah dan PT Freeport harus menemukan solusi terbaik. Jika perundingan gagal maka jalan terakhir adalah bersengketa di arbitrase.

Arbitrase adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa/beda pendapat oleh pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan pernyelesaian secara legitasi di pengadilan negeri. Namun, perlu diketahui bahwa aturan di Amerika Serikat, jika ada perusahaan tambang Amerika Serikat diperlakukan secara tidak adil di luar negeri maka pemerintah akan membantu secara full. Artinya, jika terjadi arbitrase maka sebenarnya pemerintah Indonesia melawan pemerintah Amerika Serikat, PT Freeport akan menuntut ganti rugi sebesar Rp500 triliun.

Selain ancaman berupa arbitrase, PT Freeport juga melakukan PHK besar-besaran. Dari 24.000 pekerja, tercatat 3.000 pekerja sudah diberhentikan. Seperti yang diketahui, 90% warga wamena papua bekerja di PT Freeport dengan pemberhentian ini akan menjadi awal menurunnya perekonomian warga wamena. Ditambah lagi dengan berhentinya pembangunan smelter, mengakibatkan hasil nilai jual terhadap barang tambang akan tetap rendah.

Menghadapi ancaman ini, pemerintah harus berani dan bertindak tegas. Bukan hanya untuk memindah tangankan hak kepemilikan hasil bumi indonesia tetapi yang paling penting adalah memperjuangkan kesejahteraan warga indonesia, tepatnya warga wamena papua. Sebagaimana terkandung dalam UU pasal 33, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Langkah awal yang harus dilakukan permerintah adalah menjunjung tinggi regulasi dan aturan hukum yang ada.  Berdasarkan UU minerba (mineral dan batu bara), semua perusahaan tambang harus memiliki IUPK. IUPK digunakan pemerintah indonesia untuk mengendalikan aktivitas perusahaan tambang seperti pembatasan wilayah tambang, jangka waktu eksplorasi tambang, dan jika pemegang IUP ingin menjual mineral logam atau batubara maka pemegang IUP harus mengajukan izin sementara untuk melakukan dan penjualan yang diberikan oleh Menteri.

Divestasi saham PT Freeport harus disegerakan, karena ini akan menjadi kesempatan baik bagi provinsi Papua dan Kabupaten Mimika untuk mengembangkan APBD dengan kepersertaan membeli saham, memajukan potensi daerah, dan peluang menuju kemandirian.

Percepatan proses pembangunan smelter. Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Hal ini akan membuat hasil tambang yang diekspor dalam bentuk bahan baku produk akhir memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, smelter dapat memberikan peluang tenaga kerja baru, jika pengolahan bahan mentah ke bahan jadi tidak diekspor maka akan dilakukan di dalam negeri sendiri yang akhirnya investor akan datang untuk membuka tempat pengolahan, dan meningkatkan iklim ekonomi nasional yang melahirkan kesejahteraan masyarakat indonesia.

Dalam perundingan ini jika pemerintah indonesia dapat menjunjung tinggi aturan hukum, menunaikan janji dan komitmen sebagai tali penyambung antara rakyat dan penguasa, dan memprioritaskan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, maka kesejahteraan rakyat indonesia, khusunya Papua akan menjadi nyata.