Essay POLEMIK BPJS KESEHATAN DI INDONESIA

POLEMIK BPJS KESEHATAN DI INDONESIA 

Oleh : Eka 

The state's social security agency for health BPJS Kesehatan is still posting mismatches between the premium it gets and the claims it must pay. The agency is still receiving fewer premiums and paying more claims well until the end of the first semester.  

It's projected to suffer losses of about Rp6 trillion (US$456.36 million) after the government increases premiums starting this April, the agency has said. The government has decided to increase premiums for first-class hospital services to Rp80,000 per month from Rp69,500 per month, and for second-class hospital services to Rp51,500 per month from Rp42,500 per month. Meanwhile, the premium for third-class hospital services will be maintained at Rp25,500 per month. 

BPJS Kesehatan legal and communication director Bayu Wahyudi previously said that JKN participants who did not receive monthly salaries, such as businesspeople, were the biggest contributor to the agency’s financial burden. The claims ratio is the ratio between the bills charged by hospitals for health services and the premiums collected by the agency, both from tax funds, to finance the poor under the scheme, as well as those paid by employees and those who are individually registered for the insurance. 

The BPJS Kesehatan was launched in 2015 to help low-income family’s access healthcare. The government prepared a fund to cover premiums for poor people and invited others to take part in the health insurance program. However, BPJS Kesehatan customers continue to complain about the poor quality of hospital services available to them. They claim that most hospitals prefer to serve those with private health insurance, or those who directly pay for their services. 

Pokok Permasalahan 

BPJS masih kekurangan dana, meski baru-baru ini tarif kelas juga sudah dinaikan. Pemerintah masih mengusahakan bagaimana caranya agar BPJS tercukupi dananya. Namun, harapan masyarakat masih jauh dengan realita jasa dan fasilitas BPJS. 

Rekomendasi dan Solusi 

 Pemasukan BPJS ini mismatch dengan pengeluarannya karena beberapa faktor. Pertama, karena iuran yang ditetapkan oleh BPJS memang masih dibawah nilai wajar yang sudah diperhitungkan, meskipun pemerintah sudah menaikkan tarif iuran terhitung pada April 2016 kemarin. Kedua, banyaknya jumlah peserta yang menunggak iuran, ini terutama dari peserta BPJS mandiri. Ketiga, akibat masih banyaknya kasus yang seharusny dapat ditangani di faskes pertama namun berobat di faskes1 sekunder (RS, dokter spesialis).  BPJS harus memperbarui sistem database untuk mempermudah dalam mengatur dan memanajemen BPJS beserta pelayanannya.  Selama ini pemerintah menutupi defisit BPJS dengan dana dari APBN. Ada wacana tambahan untuk memakai APBD untuk menutupi defisit ini agar pemerintah pusat tidak terlalu terbebani. Namun saat ini belum ditetapkan kebijakannya.  Pemerintah sudah mengupayakan beberapa solusi untuk menanggulangi defisit ini. Yang pertama, bisa kita lihat adalah kenaikan iuran. Kedua, dengan menerapkan kebijakankebijakan baru dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran iuran, seperti keharusan membayar iuran perbulan sekaligus satu KK, kemudian penonaktifan peserta BPJS segera jika belum bayar iuran sampai tanggal 10.  Sebenarnya, program BPJS dari pemerintah ini sudah sangat positif impact-nya. Terutama untuk masyarakat kalangan ke bawah−yang masih kurang mampu untuk membiayai biaya kesehatannya. Untuk pengumpulan dananya sendiri, selain melalui yang jalur premium. Mungkin bisa dengan mengambil dananya dari masyarakatmasyarakat yang masih mampu. Contohnya, ada pajaknya tersendiri ketika membayar bill di rumah sakit negeri maupun swasta (untuk non-pengguna BPJS). Sebenarnya cara ini tentu akan memberatkan yg tidak menggunakan BPJS. Tapi, sepertinya ini hanya masalah persepsi saja, lama kelamaan harusnya mereka terbiasa. Sama kasusnya seperti biaya makan di restoran, dimana ada pajaknya sendiri untuk diberikan ke pemerintah. Salah satu solusinya lagi, mungkin ketika mengalokasikan anggarannya bisa dilebihkan untuk BPJS ini.  

                                                          

 1Faskes primer: puskesmas, klinik umum yang melayani BPJS. Faskes sekunder: rumah sakit, dokter spesialis. 

 Pembayaran premi disesuaikan dengan jumlah pendapatan dan pajak yang dilaporkan. Sistem BPJS adalah sistem gotong royong. Jadi, masyarakat kaya harus membayar premi lebih besar untuk menutupi premi yang sedikit dari yang kurang mampu dan fasilitas harus diperbaiki menjadi lebih baik.  Agar BPJS lebih tepat sasaran, maka pembagiannya bukan lagi ke fasilitas, tapi dari penghasilan. Jadi, untuk kategori berpenghasilan tinggi maka tarifnya lebih tinggi. Bagi yang berpenghasilan rendah, membayar lebih rendah dengan fasilitas yang sama. Pembagian kelas pelayanan akan diutamakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit.  Untuk konsep BPJS kesehatan ini memang sebenarnya sangat strategis dalam upaya universal health coverage, adanya sistem jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya memang masih banyak kendala. Mungkin, ini berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat indonesia terhadap pentingnya asuransi kesehatan sehingga mengurangi kepatuhan terhadap kebijakan dari BPJS kesehatan ini. Target pemerintah untuk tahun 2019 adalah seluruh rakyat Indonesia sudah terdaftar dalam BPJS kesehatan, sehingga solusi yang dapat disarankan adalah upaya untuk membuat cakupan keanggotan BPJS meningkat, terutama pada pekerja/keluarga mandiri. Misalnya dengan pengaitan sistem BPJS dengan pelayanan umum lainnya, seperti jika ada yang mau bikin KTP/SIM, harus melampirkan NO. BPJS. Hal ini akan membuat mau tidak mau semua orang harus punya keanggotaan BPJS.  Kasus BPJS hampir sama dengan  seperti sistem UKT di Universitas negeri, pembayaran di sesuaikan dengan pendapatan dengan perbandingan yang sama. Hanya saja, perlu disediakan sistem yang tepat untuk mendata penggolongannya, misalnya apakah itu berdasarkan penghasilan per KK atau anggota keluarga produktif di keluarga dan jelas perhitungannya agar tidak ada permasalahan susulan seperti ada oknum yang mengklaim penghasilan rendah agar membayar lebih rendah.  BPJS kesehatan ini usianya memang masih muda dan masih dalam taraf 'penyesuaian' dan sosialisasi kebijakan di Indonesia. BPJS memberikan pilihan kelas premi, dari kelas I sampai III, jadi sebenarnya anggota diberikan kebebasan untuk memilih premi dan fasilitas sesuai kemampuan.   Namun, fasilitas yang dibedakan itu jadi berdasarkan kelas bukan berdasarkan kebutuhan. Alangkah lebih baiknya jika fasilitas itu berdasarkan dari kebutuhan, bukan berdasarkan  pembayarannya. Dalam BPJS, kita juga memasukan unsur membantu di dalamnya, bukan hanya untuk membantu diri sendiri.  Dana yang masuk ke BPJS dikelola untuk dipakai untuk operasional lembaga (gaji pegawai, dkk) dan membayar klaim kesehatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan.  BPJS sebagai badan yang istilahnya hanya sebagai mengontrak penyedia layanan kesehatan perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanannya, terutama dalam hal kepesertaan harus sesuai dengan penguntukannya. sosialiasi program BPJS secara lebih luas lagi. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, selain mengawasi dan mengevaluasi program JKN, juga perlu upaya-upaya untuk memperbaiki infrastruktur di faskes primer, sehingga biaya klaim juga bisa lebih ditekan.  Pembagian kelas kurang efektif krn bisa menumbuhkan stratafikasi berdasarkan penghasilan. Untuk itu: (1) Fasilitas sama. Prioritas untuk yg sudah tua, ibu hamil dan menyusui, orang cacat dan berbagai pertimbangan lain. Sehingga, sakit ringan yang diidap pemuda tidak mendapat fasilitas jauh lebih bagus dari lansia yang patah kakinya. (2) Pendataan dan kewajiban pembayaran diperketat. Dana akan cepat habis untuk biaya jika pemasukan hanya oleh sebagian peserta saja.  BPJS merupakan kewajiban negara. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 33 UUD 1945. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karena kesehatan adalah salah satu hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, sudah sepantasnya memang negara hadir untuk hal ini.  (1) The government has to promote a concern for the community by bringing government officials to donate some or half theirs assets to fill the state treasury and then the money can be used to cover the health insurance program for community. (2) Allocate fuel subsidies for education and health sectors. Since the beginning, the fuel subsidy funds are allocated to the other sectors so that the government’s obligation to provide health insurance community cannot be realized.  Sebaiknya kita melihat jauh ke belakang. Isu Universal Health Coverage sudah muncul pada tahun 2000an dimana UU tentang JKN2 baru disahkan pada 2004 dan di tahun 2014 ini lah, BPJS baru dapat terbentuk. Appreciate yang setinggi-tinggi nya kepada pemerintah yang telah berani mengambil keputusan besar, tetapi pemerintah sedikit salah                                                           

 2Jaminan Kesehatan Nasional. 

strategi ketika menerapkan sistem JKN dengan pola Kuratif-Rehabilitatif. Pengeluaran biaya untuk pengobatansatu orang penyakit jantung koroner (PJK) adalah sebesar 4000 orang yang menjadi peserta BPJS. Bisa dibayangkan jika PJK yang ditangani per tahun nya dapat mencapai ratusan kasus? Maka dari itu, sudah sebaiknya kita sebagai calon pemimpin mulai membawa angin baru bahwa pendekatan BPJS masuk ke ranah Preventif-Promotif, sehingga beban biaya tidak lagi berat kepada pengobatan. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penyedia jasa layanan kesehatan yang terakreditasi juga merupakan hal yg positif demi kesuksesan program JKN.  Dana yang masuk bisa diinvestasikan ke reksadana/deposito atau sejenisnya yang resiko nya kecil. Jadi BPJS mempunyai tambahan pendapatan untuk menutupi defisit. Bahkan, di tahun 2016 ini saja, banyak anggaran kementerian lain yang dipotong untuk tetap memprioritaskan BPJS. Namun, alangkah lebih baik kalau dana tersebut bukan berasal dari memotong dana dari kementerian lain karena kementerian lain juga membutuhkan dana untuk menjalankan programnya. Mungkin harus mencari jalan alternatif untuk mencari dana khusus untuk BPJS karena memotong dana anggaran dari kementerian lain akan menimbulkan banyak program pemerintah yang harus ditunda.   Just like USA, it really takes time to cover all citizens health insurance. So, we will support the RPJMN3 to more concern about the health issues and ask BUMN and other public and private sectors to share some profit to fulfill the budget.  BPJS itself has already been a very great policy, and the goals is already clear in 2019. But there are many challenges from different levels such as regulator( government), organizations  ( hospitals), microsystem ( health providers), and users ( patient) itself.  If there are things to be enhanced, it is about the delivery, and supervision of the policy, since the planning has already been done. The payment system is already good, but there are still minor errors that need to be corrected.   In fact that the premiums for each BPJS classes are already managed, so there are no concern who pays how much. Because actually for people with good wages will choose the 1st and 2nd class that will help the 3rd class. The loss that BPJS struggle from is mainly because the failure of preventative and promotive activity and the abundant curative treatment that referred to the hospital. This resulted in significant amount of                                                           

 3Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

hospital claims to the BPJS that leads to the major loss. That is why the government wants to build a new policy about primary health care physician (DLP), originally to support the preventative and promotes care in primary health center (puskesmas). The goal is to reduce the patients who need treatments and this will subsequently reduce the BPJS loss and build an independent public well-being since they will be able to manage their health rather than get sick and hospitalized.